-Yanuar Rizky-
elrizkyNet, 5 November 2014: Tadi pagi, mengisi acara Apa Kabar Indonesia Pagi di tvOne. Pulang dari wisma nusantara menuju ke aktivitas selanjutnya seperti biasa daripada bete ama macet, ya orat oret deh sambil mengingat apa yang saya bicarakan tadi di ruang publik. Orat oret #enjoyAja yang moga ada manfaatnya untuk pembelajaran bersama.
Yuk belajar politik anggaran, bukan politisasi Anggaran negara … Tapi, anggaran itu soal alokasi, maka pikiran keberpihakan adalah ‘jiwa’ nya…
Nih, yang Obama lakukan di 2010, setelah dia punya ruang politik fiskal penuh setelah menang pilpres 2008, jalankan anggaran transisi 2009.
Silahkan baca tautan http://m.whitehouse.gov/blog/2010/10/21/tax-cut-facts-how-obama-s-tax-cuts-are-helping-american-families .. saya cuplik yang menarik ini:
” Energy Efficiency and Renewable Energy Incentives: Taxpayers are eligible for up to $1,500 in tax credits for making some energy-efficiency improvements to their homes such as adding insulation and installing energy efficient windows.”
Kurang lebih kalau Jokowi – JK ingin potong alokasi anggaran BBM, maka bukan berarti ngak mau tau terhadap pembenahan industri dan tata niaga energi untuk pemenuhan masyarakat. Artinya, harus dong didorong energi alternatif agar energi bbm polemik ini bisa dicabut (kalau belajar dari Obama, dan itupun dilakukan setelah melalui Anggaran transisi tahun pertama pemerintahannya dari kesinambungan antar pemerintahan)
Di tvOne tadi saya katakan tidak nalar harga pasarnya, jelas inefisiensi, bantai dulu aja rentenya agar dapat harga wajar dari keekonomian itu sendiri. Karena, pra kondisi pembenahan tata niaga serta hapus rente adalah janji politik pdip dan Jokowi.
Posisi saya jelas, mengalihkan anggaran ke sektor lain itu boleh, tapi bukan berarti membiarkan rakyat dikerjain ‘sihir harga pasar’ padahal isinya ‘harga catutan’..
Poin saya, mengambil satu paragraf tentang alokasi fiskal ke energi alternatif di 2010, hasilnya 2012 neraca migas Amerika Serikat surplus setelah lama defisit. Penyebabnya adalah lahirnya Shale Gas, yang harganya murah.
Setelah soal energi aman, itulah saat The Fed dan Kongres sepakat untuk menghentikan QE, dan memutar balik kuali ke arah penguatan kembali USD yang melemahkan mata uang negara berkembang (termasuk Rupiah) dan harga komoditas primer.
Posisi ini harus jelas, politik anggaran ke yang produktif itu butuh tahapan konsolidasi yang jelas. Tahap pertama tentu saja janji politik tentang hapus rente, harga yang terbentuk wajar, sehingga adil bagi realokasi anggaran dan tidak membebani masyarakat membayar rente atas nama mekanisme pasar.
Pasar itu harus efisien, ukurannya harga antar produk beda kualitas dan atau produk yang sama di pasar berbeda. Indikator, jika sekarang asumsi APBN per liter Rp5.000, maka harga di pompa bensin Premium (Oktan 88) harga pasarnya Rp11.500. Bandingkan, di spbu yang sama yang kualitas oktan lebih tinggi (Pertamax: oktan 92) harga pasarnya Rp10.700. Jadi, harga pasar premium yang kualitas lebih rendah masa lebih mahal?
Kalau dibanding produk sejenis. Di Malaysia Ron95 harga pasarnya di kisaran Rp9.000, barang yang sama di negeri ini Pertamax plus harganya Rp11.500. Ini juga fakta, yang sudah mengacu ke pasar pun harganya tidak efisien.
Jadi, inefisiensi ini dari dua fakta di atas cukup jelas. Kalau ingin ada pembeda dari pemerintahan baru dibanding yang dulu-dulu, benahi inefisiensinya. Setelah harga wajar, mari kita bicara hidup lebih produktif. Yang realokasinya bahkan bisa didapat dari pembantain rente penyebab inefiensi itu tadi.
DAN, kalaupun rakyat (konsumen) tidak minum subsidi bbm lagi, maka jangan lepas tangan ke ‘sihir pasar’ tanpa jaminan negara (konstitusi) bahwa rakyat sebagai konsumen wajib dilindungi pemerintah dari harga yang tidak wajar.
Ini bukan sekedar setuju tak setuju subsidi bbm, ini soal peran negara untuk melindungi rakyatnya dari rente-rente ekonomi.
-yanuar rizky, WNI biasa aja
