-Yanuar Rizky-
elrizkyNet, 11 April 2015: Baca status banyak teman fesbukers di timeline soal hubungan partai dengan pemerintah… menggelitik, jari-jari untuk menuliskan pikiran terlintas dari isu-isu itu 
Saya jadi teringat sebuah riset bagus soal reformasi struktural di Cina yg dikuatkan oleh efektifitas stabilisator faksi-faksi politik dalam Kongres PKC 1997 sebagai satu2nya Partai di Cina
Riset itu, dikeluarkan september 1999, oleh 3 Akademisi Jepang Kobayashi, Baobo dan Sano..
Riset itu menurut saya temuannya mengandung unsur kekinian dan pengaruh, dimana ke 3 peneliti tersebut mengatakan 3 pilar reformasi struktural ekonomi yang dilakukan Perdana Menteri Zu Rongji akan menjadikan Cina sevagai kekuatan Ekonomi di masa depan. DIMANA, sinyal temuan penelitian 1999 itu terasa saat ini..
Dari penelitian itu, lalu saya kemudian meyakini andai saja Pemilu 2014 mampu menjadikan konsolidasi yang efektif dari kekuatan faksi-faksi elit politik di Indonesia, dan juga menghasilkan pemerintahan yg mampu melakukan agenda terukur reformasi struktural ekonomi, maka kita Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi masa depan, seperti telah kita lihat dari cerita Cina di 1997-1998..
Tapi, tampaknya inilah masalah kita.. pemerintah yang tak jelas agendanya dan instabilitas politik dari faksi-faksi yang ada justru dipicu oleh manajemen pemerintahan itu sendiri. Bahkan, dari partai pendukungnya pun (yang baru selesai kongres) sinyalnya lemah untuk memberi perlindungan politik, yang lebih besar justru ke sisi pesan untuk loyalitas politik ke elit partainya.
Kunci sukses Ronji di Cina dalam menjalankan agenda 3 pilar reformasi struktural dalam agenda pemerintahannya adalah karena Presiden Ziang Jemin menempatkan stabilitas politik sebagai tugas prioritasnya dalam menjembatani pemerintahab dengan polit biro di partai politik PKC (Kobayashi, Baoobo, dan Sano, 1999)
Kalau liat ke temuan penelitian empiris di Cina tersebut, saya agak bingung dengan posisi Presiden Jokowi di Indonesia saat ini. Secara konstitusi Presidensial, Presiden sebagai Kepala Pemerintahan sekaligus Kepala Negara, tapi saat jalankan fungsi Kepala Negara dia dalam posisi lemah dalam menjembatani stabilisasi pemerintahan dengan struktur politik negaranya, bahkan dengan partainya sendiri sekalipun..
Aaah mumet, tapi Bapak-Ibu para petinggi negeri kalau boleh saya ingin menyampaikan pendapat: kita tidak mungkin melakukan pembangunan yang adil dan merata tanpa reformasi struktural ekonomi. Itupun, benar tak akan berjalan dengan deparpolisasi, karena itu menjadikannya semerawut. TAPI, bukankah penguatan parpol pun harus lah dengan jiwa besar elitnya, yaitu mengenyampingkan soal kelompok dan mengedepankan agenda bangsa dengan mendorong pemerintahan yang efektif menjalankannya.
BUKAN dengan depemerintahanisasi juga kan? Yaitu, mengecilkan arti pemerintah dibawah bayang-bayang parpol itu sendiri? Kata doktrin pendidikan moral pancasila ketika saya kecil dulu ‘bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh’. Dunia yang tengah bergejolak, adalah kesempatan dalam kesempitan bagi kita merebut bendera ekonomi dengan strategi baru. Asalkan kita kompak kan?!?..
Parpol haruslah jadi jembatan ideologis, yang stabilitasnya harus dipimpin oleh seorang Kepala Negara yang direspek oleh sistem tata negara, dan tentu saja tata laksana hubungan parpol dan pemerintahan itu sendiri….semoga saja #enjoyAja
-yanuar Rizky,WNI biasa aja
