-Yanuar Rizky-
Facebook page [Yanuar Rizky], February 4 at 9:39pm: Topik soal BG dan Kapolri sudah sangat ramai… kita buka diskusi yuk, apa sih menurut anda sebagai WNI, tentang rencana PMN (Penyertaan Modal Negara) di sejumlah BUMN…
Agar fokus, saya antarkan diskusi dalam frame berikut ini:
1. BUMN adalah alat strategi negara dalam mencapai tujuannya, dimana bentuknya adalah perusahaan (badan usaha). Selayaknya perusahaan, maka ada pemegang sahamnya, yaitu negara. Maka, BUMN itu adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki semua warga negara. Dimana, setiap warga negara di proxy kan suara pemegang sahamnya ke pemerintah (eksekutif) dan wakil rakyat (legislatif).
2. Uniknya, seperti di Cina, tanpa demokrasi, sistem komunis, maka pengelolaan BUMN pun bersifat minim partisipasi publik, selain elit-elit polit biro yang dianggap otoriter bijaksana yang mewakili rakyatnya. Adalah Fakta di Cina, dengan BUMN mereka berhasil membangun, dan mengkapitalisasi modal domestik, serta bertrung dalam pasar keuangan (moneter) global utk menjadi kekutatan ekonomi dunia, terkait ekspor-impor (sektor riil) dan stabilitas sistem keuangannya (sektor moneter)
Hal yang sama, sebenarnya pernah dipraktekan juga di Indonesia saat zamn Orde Baru, meski dengan gaya demokrasi perwakilan, dan ‘aturable’ stempel antara parlemen dan eksekutif. Adalah fakta saat itu peran BUMN begitu besar, dalam infrastruktur, energi, ketahann pangan dan pembiayaan. TAPI, kekuasaan absolut menyebabkan menumpuknya sisi negatifnya, yaitu Korupsi di BUMN dalam setiap tugasnya.
Akan tetapi, sejak Reformasi kita melupakan BUMN. Bahkan, kita publik terjebak dalam sistem demokrasi terbuka, sehingga semua merasa memiliki BUMN. Serta dissorientasi BUMN, dgn privatisasi yang menjadi ciri ekonomi negara demokrasi, yaitu pasar keuangan terbuka.
Di sisi lain, konsolidasi modal dilakukan Cina di globalisasi, juga Malaysia dan Singapura di regionalisasi (yg sebentar lagi akan kita rasakan melalui MEA) adalah melalui penguatan modal di BUMN nya. Konsolidasi modal di BUMN menjadikan Khasanah dan Temasek agresif melakukan konsolidasi di regional.
Dan kemudian, kita bilang ramai-ramai ngak punya apa2 lagi… semua dijual.. BUMN kita pun tidak punya kemampuan membangun dan bertarung..
3. Kita memiliki momentum jangka pendek dalam frame ‘perang moneter global’ sehingga membuka ruang fiskal dari pengalihan subsidi BBM tapi harga BBM bisa turun (harusnya) atau paling tidak tetap…
4. Momentum itulah yang dipakai sebagai PMN BUMN
— Nah, kata anda yang ikutan ngeWALL di fesbuk saya, dari pengantar di atas, apa sih ekspektasi anda tentang:
1. Peran BUMN
2. Tentang PMN yang sekarang ramai katanya utk bancakan korupsi, coba anda ikut berpikir sebagai pemegang saham apa krn takut korupsi kita tidak konsolidasi BUMN padahal, kita udah ketinggalan? Progresifnya, menurut anda gimana sih konsolidasi BUMN terjadi memanfaatkan ruang fiskal tapi kita bisa efektif ke tujuan BUMN sebagai motor kemajuan bangsa serta mencegah korupsinya?
Ayo, kita diskusi sehat wal afiat tanpa sakit hati, ke sistem nya ya, jangan ke soal politik kelompoknya… ayo kita RUPS kelas fesbukers.. haha… yuk mari #enjoyAja
-Yanuar Rizky-
Like · · Share
Gonang Baroto, Irfansanusi Muchtar, Denies Priantinah Senopranoto and 77 others like this.
2 shares
50 of 89
View previous comments
Fajar Budi Nugroho
100 lembar mana da powernya pak..haa
February 4 at 11:09pm · Like
Mofsidi Kacong terlihat kang — jd mulailah dari keberpihakan bukan hanya rakyat itu yg kita tuntut — mau dibawa ke mana BUMN kita
February 4 at 11:09pm · Like
Jay Said
bumn tetap negara pemegang saham pengendali, tetapi semua rakyat dapat menyertakan modal meski minoritas
February 4 at 11:11pm · Like · 1
Fajar Budi Nugroho
pake madzhab 51% pengendali berarti ya pak..?
February 4 at 11:12pm · Like
Wahyudin Munawir
#InfoNdoroMoe Diduga Gelapkan Uang, Pimpinan BRI Ditangkap Polisi http://t.co/GzrwZ8cysQ #BlusukanDuniaMaya
Diduga Gelapkan Uang, Pimpinan BRI Ditangkap Polisi
Juga ditangkap seorang nasabah.
METRO.NEWS.VIVA.CO.ID
February 4 at 11:12pm · Like · Remove Preview
Yanuar Rizky
Jay Said secara konstitusi anda salah, negara itu adalah kumpulan warga negara, warga negara pemlilu milih pemerintah dan DPR untuk jadi wakil (majanjemen) kepentingan mereka.. jadi, yang bener pemerintah itu ya manajer investasi dari para pemegang saham kolektif, rakyat Indonesia… jadi tanpa IPO pun secara ideologis itu sudah perusahaan publik
February 4 at 11:13pm · Like · 1
Wahyudin Munawir Siiip. Rakyat berdaulat..
February 4 at 11:16pm · Like
Yanuar Rizky
Fajar Budi Nugroho Ya, kalau go publik memang harus pegang saham pengendali.. justru yang saya baca sih ide pemerintah masuk akal juga yang go public ditambah modal untuk mencegah dilusi pengendalian saham di negara, jadi harus dibedakan antara eksekusi modal (right) dari pengendali dan buy back… kalau saya baca pemerintah idenya eksekusi right perbesar pengendalian
February 4 at 11:17pm · Edited · Like
Jay Said
memang benar pemegang saham kolektif rakyat indonesia, tetapi IPO atas nama pribadi rakyat dapat menyertakan modal dan menerima langsung masuk kantongnya pembagian deviden..
February 4 at 11:19pm · Like
Yanuar Rizky
Jay Said tapi dengan IPO juga bisa dibeli bukan oleh WNI, itulah ada dilusi dan tau2 pengendalinya terancam beralih ke BUMN negara tetangga.. setiap hal positif, ada negatifnya… begitu juga sebaliknya.. tapi kalau untuk rakyat kebanyakan suka tidak suka akumulasi saham negara adalah yang menjadi representasi WNI keseluruhan
February 4 at 11:21pm · Like · 3
Fajar Budi Nugroho
Ambil saja contoh misalnya terdapat tiga perusahaan, yaitu perusahaan X, Y, dan Z, yang saling memiliki keterhubungan dalam kepemilikannya. Katakanlah, perusahaan Y memiliki lebih dari 51 persen saham perusahaan X, sedangkan saham perusahaan Y sebesar …See More
February 4 at 11:24pm · Like
Jay Said
yupz, negara pemegang saham pengendali katakan 60% dan 40% dijual ke public dapat dimiliki siapapun….. disini kita bangun kesadaraan rakyat agar deviden ga dibawa kabur ke LN..
February 4 at 11:25pm · Edited · Like
Jay Said
1980 Indosat menjadi Badan Usaha Milik Negara dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, tahun 2008 saham pemerintah Indonesia tinggal 14,3 persen saja, dan sebanyak 65 persen dikuasai oleh QTel….. kok bs?
February 4 at 11:31pm · Like
Yanuar Rizky
ya karena saham yang dijual lewat private placement nya gede.. nyicil beli dikit-dikit saham publik di pasar ya kekuumpul deh 65%… jadi, itu yang dibilang penegendalian bisa “direbut” dari pasar
February 4 at 11:35pm · Edited · Like
Jay Said
hehehe…. anda salah
February 4 at 11:35pm · Like
Yanuar Rizky
ya yang benar apa menrut anda Jay Said?, tapi kalau anda mau tau indosat waktu itu, termasuk transaksi silang saham telkom indosat .. saya banyak cerita, tapi saya tak akan cerita (karena itu bagian dari ketika saya pun masih kerja sebagai pemeriksa tr…See More
February 4 at 11:42pm · Like · 2
Budiawan Bayu
Ambil side ways aja kang bikin patungan model ustad YM..
February 4 at 11:58pm · Like
Yanuar Rizky
hehehehe…. Budiawan Bayu apa kabarnya ya Ustad YM dgn semangat ‘beli balik Indonesia’ nya itu?
February 4 at 11:59pm · Like
Jay Said
bukan cicil jd terkumpul 65% Karena pemerintah mengklarifikasi peraturan investasi asing : perusahaan pegang ijin penyedia telepon tetap hanya boleh 49% saham ke pihak asing, namun perusahaan penyedia komunikasi telepon bergerak (seluler) diperkenankan untuk dimiliki pihak asing hingga 65%…. indosat ubah fokus ke seluler
February 5 at 12:00am · Like
Yanuar Rizky
Ya itu dari sisi regulasinya, tapi case indosat, memang sudah dilepas besar sejak awal… ngumpulin dikit dapet dan itu sah krn UU memperkenankan sampai 65% spt yang Jay Said infokan..
February 5 at 12:02am · Like
Jay Said
bs disalahkan kok muncul regulasi tersebut sehinga mudah caplok asing
February 5 at 12:03am · Like
Didik Puryanto
Bagaimana soal ide ttg pembentukan holding pak Yanuar Rizky ?
misal pembentukan holding dlm dunia perbankan…..See More
Tujuh Langkah Menuju Indonesia Memiliki Bank Berkelas Dunia – SWA.co.id
Dalam peluncuran buku Sigit Pramono yang berjudul…
SWA.CO.ID
February 5 at 12:14am · Like · Remove Preview
Yanuar Rizky
Didik Puryanto saya setuju konsolidasi Bank BUMN, karena coba liat trennya di dunia emang Bank kalau mau regional dan global kena ketentuan modal, bank nya temasek dan khasanah juga aksi merger2an… tapi kalau saya sih setuju yang paling besar, kuat d…See More
February 5 at 12:21am · Like · 2
Budiawan Bayu
Kabar terakhir kan masalah perijinan kirain kang Yanuar Rizky ada update
February 5 at 12:44am · Like
Har Wib
sekedar berbagi: http://www.prismaresource.com/index.php?option=com_k2…
Mengukur BUMN Penerima PMN
DALAM rangka mencapai Nawa Cita, pemerintah memutuskan untuk memperkuat 40 Badan Usaha Milik…
PRISMARESOURCE.COM|BY FACHRU N BAKARUDIN
February 5 at 3:20am · Like · Remove Preview
Partai Korupsi Sedikit
kuatkan kpk sbg proxy pengawas rakyat, caranya: jangan ada rekrutmen politik lewat dpr, spy objektif pimpinan kpk lamar via online aja lewat lazada, klo biro rekrutmen swasta ya siapa yg jamin tdk diteken pemilik uang dan kekuasaan di negara ini xixixi
February 5 at 5:13am · Like
Ahmad Safrudin
Omong kosong dg Dana hasil penggarukan selisih harga BBM a.n. Subsidi. Boro2 diinvestasikan utk pendidikan dan kesehatan sesuai janji, kok malah dialokasikan ke BUMN?!
February 5 at 5:34am · Like
Yanuar Rizky
Jadi, kalau diliat kesenjangan (gap) antara ide besar kebijakan yang diinginkan pemerintah dengn persepsi masyarakat begitu besar, dilihat dari:
1. Persoalan komonikasi berlebihan soal cabut subsidi BBM, dimana pemerintah bilang akan mengurangi utang,…See More
February 5 at 5:59am · Like · 1
Harris Darmawan
1. Peran BUMN pada pokoknya ada 2, dividen dan public service obligation. Tentu tidak semua BUMN bisa atau masih menjalankan fungsi tersebut.
2. Agak janggal bagi saya saat semua hal tentang duit dan negara selalu dikaitkan dengan korupsi. Soal PMN li…See More
February 5 at 6:06am · Like
Yanuar Rizky
Di DPR itu adalah media kita WNI melihat RUPS BUMN melalui wakil kita, termasuk mengawasi wakil kita di DPR dan Eksekutif, dan pemerintahan… jadi, seperti kata Harris Darmawan ini harus jadi pencerahan publik, ada uji detil dari PMN ini, serta sistem…See More
February 5 at 6:11am · Like · 1
Mamat Rohimat
Setuju
February 5 at 6:28am · Like
Panji Winanteya Ruky
Saya pikir jokowi dan jk berkali2 berkomunikasi bahwa realokasi subsidi BBM adalah utamanya utk pembangunan infrastruktur, bukan pendidikan/kesehatan. Namun total kebutuhan pembangunan adalah $450 milyar. Tanpa partisipasi swasta, tidak cukup dana pem…See More
February 5 at 6:55am · Like · 1
Ahmad Nabil
Ikut nyimak diskusi menarik ini.
February 5 at 7:31am · Like
Yanuar Rizky
Panji Winanteya Ruky betul jika mengandalkan belanja infrastruktur di APBN (secara langsung) maka dana yang dibutuhkan besar…
benar ide besarnya, adalah stimulus fiskal dgn dana yg sedikit bisa membiayai yg besar… …See More
February 5 at 7:43am · Like
Ahmad Nabil
Menurut sy, pertarungan ideologis nya, justru pada implementasi nya. Dana realokasi sbsidi bbm itu selayaknya digunakan utk me-mitigasi resiko2 yg muncul akibat krisis energi dan krisis pangan dimasa depan. Antara lain:
-pembangunan kilang2 minyak proc…See More
February 5 at 9:22am · Like
Yanuar Rizky
Setuju Mas Ahmad Nabil harus ada yg sifatnya mengendalikan momentum jangka pendwk harga minyak yg nanti bisa balik arah, sehingga alokasi mitigasi resiko juga harus disiapkan dalam alokasinya
February 5 at 9:55am · Like
Abdur Rahim Jabbar
RUPS kelompok fesbuker…naaah itu baru asyiik….
February 5 at 12:45pm · Like
Ardeno Kurniawan
Apakah pmn merupakan bagian dari keuangan negara?
February 5 at 5:48pm · Like
Yanuar Rizky
Iya keuangan negara, itu dari APBN
February 5 at 5:49pm · Like · 1
Ardeno Kurniawan
Baik terima kasih.soalnya saya agak bingung dgn kontradiksi antara uu 17 thn 2003 dgn uu no 19 thn 2003 tentang bumn
February 5 at 5:52pm · Like
Iban Lubis
Kalo saya liat sederhana saja, kok rakyat disuruh kontribusi lg lewat pmn, kl kurang modal, manajemenya lah yanh akalin, bukan rakyat yg disuruh berkorban terus, terus rakyat dapat apa selam tiga bulan ini, yang ada hanya gigit jari
February 6 at 2:15am · Like
Yanuar Rizky
Iban Lubis manajemen itu nyari duit pakai 2 rekening di neraca, yaitu rekening hutang dan rekening modal…
untuk hutang sendiri ke Perbankan, dan atau pasar surat utang ada ketentuannya. Misal, untuk pembiayaan proyek-proyek jangka panjang infrastru…See More
February 6 at 5:53am · Like
Muhammad Daris Furqon
Modal yang juga sudah sangat tipis adalah modal sosial, dalam hal ini kepercayaan khususnya thd pemerintah. Ini ide bagus, tapi kok saya masih merasa “ngeri-ngeri sedap” ya
February 6 at 8:39am · Like
Yanuar Rizky
Muhammad Daris Furqon bener pren, ada rekening modal sosial, tidak ada di neraca APBN maupun perusahaan (BUMN), tapi social capital itulah yang menentukan ‘kepercayaan’…
sementara transaksi modal (investasi)selalu dalam pola ‘transaksi hari ini unt…See More
February 6 at 8:49am · Like · 1
Ferdinand Likumahwa Pengen juga punya BUMN yang kokoh dan bisa diandalkan, kan kita bisa bangga juga kalau mereka berkibar di dunia internasional Sayangnya sistem politik kita masih terlalu banyak model “wani piro” yang akhirnya membuat BUMN juga tersandera politikus. …See More
February 6 at 10:00am · Like
Andi Hakim Kemarin magrib saiyah ketemu ga sengaja lihat Madame Rini di rumah makan sebelah DPR. Dua orang yg saiyah kenal sering dorong2 orang jadi komisaris di BUNM bilang ke saiyah. PMN kayaknya lebih banyak digunakan untuk operasional rutin (gaji direksi mau…See More
February 6 at 10:12am · Like · 1
Ferdinand Likumahwa
Mas Andi, itu masalah klasik meritokrasi, teorinya sih stick and carrot tapi sticknya diumpetin di gudang
February 6 at 10:16am · Like · 1
Yanuar Rizky
Ya, karena tak jelas secara ideologis, besaran ide PMN tanpa komunikasi detilnya .. tentu semua orang akan menduga-duga bagi jatah politik, bagi jatah manajemen dan bagi2 lain.. parah memang kesempatan ruang fiskal terbuka tapi eksekusinya keteteran
February 6 at 10:19am · Like · 2
Kangmas Hamdi
pengen banged punya BUMN multinasional yg bisa punya produk mendunia supaya orang2 gak ngejar2 jabatan politik spt mentri, walikota dll. orang indonesia hrs belajar berpikir mendunia.
February 6 at 10:24am · Like · 1
Sidik Darmawan
Track record BUMN sebagai sarang korupsi belum pupus..tunjukan dulu kinerja..baru minta PMN…
February 6 at 7:59pm · Like
Yanuar Rizky
Ide besar tanpa membangun sistem (governance & performance indicator) akan jelek di implemtasinya, dan itu akan masuk ke kubangan yang sama “kesempatan emas, yang sia-sia karena buruk dalam implementasinya”
