-Yanuar Rizky-
elrizkyNet, 4 Januari 2017: Tahun 2008, JP Morgan menghantam Bursa Efek Indonesia dengan menyulut Informasi negatif terhadap saham grup Bakrie..
Saat itu, di Kompas dalam headline saya mengemukakan konflik kepentingan JP Morgan, karena grup Bakrie juga klien mereka yang memiliki hubungan pinjam meminjam dana dengan jaminan saham (RePO) yang terbesar adalah BUMI.
Tahun 2008, akhirnya BEI mensuspen saham-saham Bakrie dikarenakan gencarnya tone info negatif (ya memang secara fundamental negatif, tapi poinnya saat itu isu memicu sentimen negatif menjadi lebih cepat dari pihak yang berkepentingan juga harga jatuh… intinya waktu itu saya bicara semuanya salah, tapi ada keuntungan juga dibalik isu)
Menkeu nya waktu itu juga SMI, saya memiliki sedikit keyakinan beliau pun masih ingat frame saat itu, dimana saya juga bersuara….
Saat ini, JP Morgan mengeluarkan isu negatif bagi investor untuk kepentingan “Trading Surat Utang” yang dihantam adalah Indonesia
Saya percaya, Menkeu SMI bukan orang polos yang tidak tau udang dibalik batu main2 isu seperti ini…
Kemenkeu dengan JP Morgan hubungannya “Klien”… JP Morgan juga dipilih menjadi Bank Persepsi dan Agen bagi jualan SUN… jadi, kalau anda jadi klien, konsultan anda juga adalah musuh anda… bagi saya, Menkeu SMI sangat rasional sebagai klien ya kita minta hubungan yang bukan “musuh dalam selimut”
Anda mau tanya saya soal konten Riset JP Morgan yang pada dasarnya pasar surat utang negara berkembang seperti Indonesia akan terdampak akibat perubahan angin nainya bunga global, dipicu balik arah bunga The Fed?
Jawaban saya akan sama seperti BUMI 2008, memang ada masalah, dari sisi riset ya potensi itu ada di faktor struktural SUN dalam struktur uang beredar dalam arti luas (M2) berada dalam kendali asing..
Terkait resiko SUN yang diambil asing di periode sebelumnya telah menyebabkan mereka menjadi market maker untuk harga surat utang kita pada hari ini…
Dari saat kebijakan pancingan The Fed untuk menyerap likuiditas ke negara berkembang di kebijakan QE-1 Maret 2009, saya sudah ingatkan “resiko tersandera” seperti hari ini akan terjadi (pendikteaan psikologi pasar oleh market maker asing).
Saya pun mungkin yakin, Menkeu SMI pun paham itu kita hari ini berada dalam posisi perlu miitigasi resiko stabilitas karena tekanan balik yang dilalukan market maker pasar sekunder SUN. Dipicu oleh info dan itu dilakukan oleh konsultan pemerintah, secara moral tidak etis. DAN, hak klien untuk memutus kerjasama. Saya mendukung Menkeu soal ini!
Meski secara riset saya juga mengingatkan resiko yang sama jauh hari (liat artikel-artikel dan desertasi Doktor saya di http://rizky.elrizky.net), saya tetap mengambil posisi tidak mau mennganggap JP Morgan suci yang bebas kepentingan (independen), bagi saya jelas mereka juga berkepentingan menciptakan kondisi “jual” (ask inisiator) untuk menekan harga SUN.
Lalu, kita harus seperti apa? Ini soal pasar keuangan. Satu katapun ada kepentingannya. Berdasarkan pasal-pasal Undang Undang Pasar Modal di negara manapun, bebas kepentingan hanya bisa dibuktikan jika produsen informasi tidak berkepentingan mengambil keuntungan (trading) dari info-info yang diciptakan. Saya tidak menuduh, tapi saya juga tidak dalam posisi percaya JP Morgan bebas kepentingan. Jadi, saya rasa ini bukan soal politik anda pro atau kontra dengan rezim ini. Bagi saya, posisi riset saya jelas dan posisi ideologis saya pun jelas bahwa mereka jangan mainkan kami terus lah!
Untuk itu, mitigasi resiko adalah Pekerjaan Rumah mendesak Tim Ekonomi Pemerintah. Bagi saya, harus ada kesadaran ideologis bangsa ini untuk menjalankan Budaya Investasi Lokal. KALAU, market maker asing mau jatuhkan harga agar menekan kenaikan bunga SUN, bagi saya ini game yang menarik seandainya harga yang mereka jatuhkan diborong oleh lokal. Jadi, aksi rebut bendera biaya murah juga kan…. bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh …
Salam #enjoyAja,
Yanuar Rizky, WNI biasa saja, Independen dalam arti tidak dalam posisi memiliki portpolio surat berharga diperdagangkan, tulisan ini adalah opini yang didasarkan persepsi pribadi
