-Yanuar Rizky-
elrizkyNet, 15 April 2015: Di berita-berita terekam dalam pertemuan makan siang dengan para pengamat politik, Presiden Jokowi mengatakan bahwa komunikasi pemerintahannya dengan masyarakat kurang bagus. Pendekatan ‘PR’ing (kehumasan) cukup menonjol menjadi alasan pelemahan, dan strrategi penguatan pemerintahan Jokowi-JK.
Setidaknya, ada 2-3 pertemuan dengan tim Presiden Jokowi yang pernah saya hadiri mengemukakan soal ‘PR’ing sebagai masalah pemerintahan ini. Hal yang sama juga pernah saya rasakan ketika zaman SBY, yaitu PR strategy sebagai kunci manajemen pemerintahan, ya bahasa gampangnya soal pencitraan.
Saya rasa ini bukan masalah ‘PR’ing, ini soal substantif beban ekonomi yang dirasakan masyarakat. Saya selalu mengatakan bahwa strategi adalah aksi, jika aksi hanya dikatakan soal ‘PR’ing, maka substansi pesannya adalah apa yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Soal ekonomi, hal termudah adalah tanya ke diri kita masing-masing apakah kita merasa lebih sejahtera atau tidak di hari ini, dan merasa optimiskah tentang hari esok.
Benar ada instrumen komunikasi, yaitu memelihara ekspektasi, harapan tentang masa depan dan menerangkab dengan baik tentang apa yang terjadi hari ini.
Dalam banyak kesempatan kesan saya Presiden Jokowi ingin mengesankan untuk menghapuskan subsidi agar masa depan lebih cerah, beliau berulangkali menyatakan bahwa negara-negara yang maju seperti Cina itu terjadi karena mereka berhasil membangun infrastruktur.
Tidak ada perdebatan soal itu, tapi ada baiknya kita melihat bahwa persoalan hari ini untuk masyarakat kebanyakan adalah soal bertahan hidup hari ini, jadi ada soal manajemen fiskal (anggaran negara) yang tidak bisa tidak harus dibagi ke jangka pendek (mitigasi resiko hari ini), jangka menengah (jalan keluar persoalan hari ini) dan jangka panjang (target masa depan).
Dalam banyak kesempatan, baik itu diskusi di area istana dan atau parlemen, saya selalu mengatakan kita harus fair play. Apa maksudnya? Saya selalu mengutarakan data bahwa di Kuartal 1 tahun 2005 (awal SBY-JK) tekanan ekternal yang sama dan berulang saat ini, yaitu Kuartal 1 2015 (awal Jokowi-JK). Pada waktu itu, Grenspan sebagai Chairman The Fed memainkan instrumen bunga Fed rate naik untuk menekan Cina di sisi lain.
Kenaikan bunga acuan Bank Sentral yang menjadi keyakinan mazhab ekonomi pasar adalah kebijakan sinyal Bank Sentral untuk merespon ekspektasi Inflasi. Jadi, bunga naik maka proyeksi inflasi naik, dan itu yang terjadi di 2005, sumbe Fed rate menyulut harga minyak dunia dan penguatan US Dolar. Saya masih ingat, pertarungan itu mereda di akhir tahun 2005 setelah Zhou Xiachuan Gubernur PBC mengatakan Cina akan menempuh reformasi terbatas dari sistem nilai tukarnya.
Sampai di April 2006, PBC melakukan relaksasi kebijakan moneter yang membuat mata uangnya dibagi 2, Yuan dan RMB (remimbi). Dimana, RMB ikut ke sistem pasar uang, dan diperuntukan untuk transaksi nilai tukar Cina dalam perdagangan internasionalnya. JADI, reformasi terbatas, ikut pasar tapi tetap dikendalikan dengan sistem Yuan di dalam negerinya. Hal yang mirip-mirip juga dilakukan Thailand dalam Bath.
Tapi, saya rasa kalau liat Cina misalnya, benar saat itu negara mereka adalah importir minyak yang besar, sehingga kenaikan minyak dunia membakar inflasi di Cina. Dan, coba liat peredaan tensi ‘kalahnya’ PBC dengan mereformasi terbatas rezim pasar uangnya seperti diprovokasi Grenspan sejak 2004 saat Amerika Serikat mengalami kesulitan mengatasi defisit neraca perdagangan Amerika Serikat – Cina di 2003 yang diikuti tekanan neraca pembayarannya. Kasarnya, menutupi defisit neraca perdagangan tapi tidak di pembayarannya karena kendali pasar uang tidak dapat dilakukan Fed terhadap PBC di 2002-2005.
Kalau dilihat Mei 2006 harga minyak dunia mulai menurun, US Dolar juga tensinya menurun paska relaksasi PBC. Jadi, itu semua aksi eksternal diluar kita sendiri kan? Saya selalu katakan benar tensi pasar itu akan mereda dengan sendirinya. TAPI, sejarah juga mencatat itu tidak dengan sendirinya seperti keyakinan invisible hand ala Adam Smith, itu semua lebih karena aksi-reaksi pemain dominan di pasar dalam memainkan aksi (straeginya) sebagai sang bandar.
Strategi adalah aksi, percaya segalanya selesai dengan sebdirinya adalah kesesatan kita dalam merancang politik ekonomi negeri ini. KALAU cuma mau salah-salahan bisa-bisa kita menyalahkan sampai ke VOC. Tak ada gunanya, karena setiap pemerintahan yang dilihat itu bukan sekedar masalah yang terjadi itu ‘warisan buruk antar rezim’, tapi bagaimana dia kemudian berstrategi untuk mengataso masalah-masalah warisan itu. Disitulah pembedanya!
Lalu, ada juga yang bilang saat krisis finansial dari gempa di wall street 2008 respon pemerintahan waktu itu lebih baik dibandingkan sekarang. Soal respon, harus kita bedakan teknikal dan fundamental. Hemat saya, kalau posisi tekanan ekternal kurs rupiah dan minyak di 2005 dan kemudian di 2006 semester 2 itu reda dikarenakan perbaikan fundamental, lalu kenapa di saat krisis di wall street September 2008 kita mengulang masalah yang sama, tekanan ekonomi karena gejolak eksternal nilai tukar?
Pertanyaan berulang (repetisi) kalau benar respon pemerintah lah yang menyelematkan posisi rupiah paska September 2008, dan mereda serta ramai dana di pasar sejak Maret 2009, lalu kenapa hari ini kita mengalami masalah yang sama, yaitu tatkala bejana (kuali) dibalikan ekternal kita kembali melemah?
TAPI, sudahlah tak usah saling menyalahkan, kita harus membenahi dan bergerak ke arah baru yang berbeda. Disitulah, saya rasa persoalan substansi yang harus dijawab Presiden Jokowi, bukan semata soal ‘PR’ ing.
Sebagai penutup, saya ingin menyambut baik tawaran yang dicetuskan Presisiden Jokowi, yaitu memperbaiki komunikasi pemerintahannya. Izinkan saya, bertanya ke Pak Presiden, semata-mata agar kita fokus ke substansi masalah rakyat itu sendiri dan ada kesamaan sikap (kawan bersama) kita sebagai bangsa.
Pak Presiden Jokowi, saya sangat yakin banyak ekonom-ekonom pandai di seputar Bapak. Tapi, saya mengingat persamaan terdasar dari kue ekonomi (PDB: Produk Domestik Bruto) yang diberikan di semester 1 Fakultas Ekonomi. Dimana, PDB adalah variabel dependen (Y) yang perhitungannya dipengaruhi variabel Konsumsi (C), Investasi (I), Belanja Pemerintah (G) dan selisih antara ekspor (X) atas impor (M). Sehingga secara matematis rumusnya:
Y = C + I + G + (X-M)
Selama ini, fiskal dari belanja pemerintah (G) fokus ke mempertahankan episentrum daya beli masyarakat di sisi konsumsi (C) yang diakibatkan gejolak pasar, itulah mengapa MK memutuskan menyerahkan harga BBM ke pasar itu tidak boleh.
Ok lah, saya ikuti cara berpikir pemerintahan Jokowi, yang berstrategi subsidi BBM dihapus total, sehingga ada ruang fiskal (G) untuk stimulasi investasi (I). Konon, dari komunikasi yang tertangkap di media I itu terkait infrastruktur.
Pak Presiden, pernahkah kita mencari dimanakah Inflasi di struktur ekonomi kita saat ini dijaga? Paska LOI-IMF, inflasi itu menjadi peran Bank Indonesia. Dimana, di UU tentang BI diatur melalui instrumen suku bunga di uang beredar, dengan tugas tunggal BI (single objective) menjaga nilai tukar Rupiah.
Pak Presiden, di depan workshop anggota DPR di akhir bulan Maret 2015, saya mengatakan kalau DPR itu legislasi, maka otak mengendalikan inflasi kita adalah otak monetaris. YAITU, mainkan bunga di uang beredar. Inflasi dilihat dari uangnya, bukan barangnya, dan itu pun dikaitkan dengan stabilitas kurs rupiah. Apakah itu bukan desain monetaris dengan asumsi importir? Karena, jika dikaitkan dengan inflatoirnya kurs, itu artinya barangnya impor.
Di forum yang sama, saya bertanya mengapa kita tak pernah urus inflasi dari barangnya? Saya juga bilang mungkin kita telah ikut pula arus mendelegaitimasi peran besar Bulog. Jika dulu badan negara dibawah Presiden, saat ini hanya perusahaan dibawah Menteri BUMN berbentuk Perum.
Pak Presiden, banyak yang berkata multiplier BBM itu ke harga-harga bahan pokok. Itu benar, dari sisi biaya distribusi. Tapi, harus pula disadari faktor inflatoir di komoditas pangan juga terjadi dkkarenakan net importir di sisi (X-M).
Saya juga mengatakan tidak akan ada kekecewaan di akar rumput, selain harga-harga kebutuhan pokok (primer) yang terus tak terkendali. Di sisi ini, saya ingin bertanya dari ruang fiskal G yang dilepas semua di subsidi BBM, di posisi anggaran manakah yang dialokasikan untuk mitigasi jangka pendek resiko tekanan instabilitas harga yang mempengaruhi sisi C masyarakat?
Mohon maaf, sepanjang yang saya pahami dari sisi monentum selesai dengan sendirinya tidak lagi semewah seperti di Mei 2006 dan Mafet 2009, sehingga tekanan harga karena gejolak kurs hanya berlangsung kurang dari 1 tahun. Saya rasa dimensi pertarungan global monetary baseline lebih kompleks lagi, sehingga memainkan banyak skenario dari lebih banyak lagi bank sentral.
Tapi okelah kalau memang ada keyakinan dari tim ekonomi Jokowi akan ada ruang ekternal kembali mereda lagi sendirinya, semoga itu juga dengan cermat dihitung daya tahan rakyat kebanyakan juga cukup sabar dan cukup waktu bin cukup dompet nya dalam merespon harga. Apakah seoptimis itu, dan sudahkah disimulasikan? Atau sekrdar percaya saja?
Di sisi lain, untuk peran G di mitigasi resiko C saya rasa bukan sebatas kartu-kartu. Karena, kue ekonomi PBB kita (Y) bertumpu juga ke konsumsi (C). Perlambatan ekonomi, yang berkonsukuensi ke tekanan penerimaan negara (pajak) sehingga menambah utang rasanya sudah tampak sebagai sinyal siaga di sisi C. Ada tekanan harga di sisi C, itukan tampak. Jadi, apa alokasi G untuk mempertahankan putaran ekonomi jangka pendek di sisi C?
Sekarang, kalau G itu semua untuk jangka panjang dan infrastruktur. Pertanyaannya, transmisi G ke I seperti apakah yang akan memperbaiki persolan jangka menengah di (X-M) yang berdampak ke ketersediaan swasembada pangan dan energi di sisi C?
Lalu, manakah pola dari G ke I yang akan menjadi sumber pemicu infrastruktur yang menyerap daya kerja dan kemandirian ekonomi?
Pak Presiden Jokowi, ini hanya simulasi pertanyaan terbuka saya sebagai bekal komunikasi substantif pemerintahan yang Bapak pimpin. Saya memandang transmisi Y = C + I + G + (X-M) jauh lebih strategis dibandingkan menghembuskan RAPBN 2016 yang akan tembus dalam sejarah mencapai 2000 triliun, atau IHSG sampai 6000.. tapi, konteks substansi ke transmisi ekonomi riil nya hambar, bahkan tak terjelaskan dan terealisasi dengan baik sebagai upaya bersama kita sebagai bangsa.
Ini tak ada kaitan dengan selera politik, saya pun ketika SBY Presiden juga bertanya hal yang sama, sekarang masalah yang sama ingin rasanya saya dengar kita sebagai bangsa mampu cerdik melangkah dengan strategi, bukan sekedar sentimen. Majulah Indonesia, sejahteralah bangsanya… semoga!
Salam #enjoyAja,
-yanuar Rizky, WNI biasa saja..
