-Yanuar Rizky-
elrizkyNet, 16 Juni 2014: keberhasilan Jokowi mendapatkan kemenangan panggung di TPID, sayang tidak di elaborasi lebih jauh menjadi pencerahan publik dan isu strategis.

semalam Prabowo bertanya apa itu kepanjangan TPID, dalam panggung debat seperti itu hal kecil seperti ini menunjukan sebagai seorang Capres Prabowo akan terlihat ‘bodoh’nya.

Meski, saya yakin sebagian besar pemirsa, atau pelaku ekonomi pun bertanya-tanya apa sih TPID. Tapi, disitulah Jokowi menjadi unggul karena lawan kepeleset seperti Gerard dari hal mendasar dalam sepakbola ketika liverpool dikalahkan chelsea.

Kemudian Jokowi menjelaskan TPID adalah ‘Tim Pengendali Inflasi Daerah’. Prabowo mengatakan jika tim ya ditingkatkan peran kepala daerah dalam menangani inflasi.

Benar, dari segi tontonan pertandingan debat Jokowi sudah mencipatakan gol dari blunder lawan. Sehingga (mungkin) ketika dimintai tanggapan balik Jokowi mengatakan cukup.

skor jelas untuk Jokowi yang berhasil memancing lawan blunder dalam kelebihannya yang sangat menonjolkan artikulasi substantif sebagai skill panggung ekonominya semalam.

Namun, saya rasa sayang kalau dilihat hanya sebatas ‘tim’ dan pemahamannya terhenti di soalan persoalan daerah. Harusnya Jokowi semalam menanggapi lagi untuk mencerahkan masyarakat sekaligus mengangkat persoalan TPID yang ia tanyakan memang menjadi domain visi dan strategi Presiden.

TPID pada dasarnya dirintis oleh otoritas moneter sejak lama, ini peran yang dimainkan BI untuk mengatasi inflasi terkait distribusi sebagai penyebab inflasi. Salah satunya adalah pemantauan harga pangan di daerah. Dimana, dalam otonomi daerah eksekusi memang ada di Pemerintahan Daerah.

Setelah TPID dengan pemda-pemda terbentuk oleh BI, koordinasi antar TPID atau antar Pemda akan membutuhkan pemerintah pusat, yaitu dalam hal koordinasi. Disinilah kemudian, di bulan Mei 2014 forum nasional TPID dibentuk dan dibuat panggungnya di level nasional, dimana Menko Perekonomian, dalam hal ini Hatta Rajasa adalah pemimpin koordinasi itu.

Acara forum TPID di Mei 2014 yang dihadiri oleh Presiden SBY itulah Jokowi mendapatkan penghargaan ‘Kepala Daerah Pengendali Inflasi terbaik’ menurut Gubernur BI. Jadi, menurut saya Jokowi ingin menunjukan itu, tapi dia sudah cukup puas gol sudah terjadi dari blunder lawan.

Tapi, soal intinya terkait harmonisasi antar pemerintah daerah, pemerintah pusat dan otoritas moneter yang jadi domain Presiden sebagai kepala negara luput dalam debat semalam.

Padahal, koordinasi tanpa jalur komando, karena tangan eksekusi ke masyarakat adalah melalui Pemda adalah ciri otonomi daerah, dimana Pilkada Gubernur dan Walikota / Bupati adalah hasil pilkada yang otonom dari pemerintah pusat.

Disisi lain, otoritas moneter pun sejak reformasi menjadi diluar pemerintahan. BI dicalonkan Presiden tapi dipilih parlemen dan kinerjanya pun dilaporkan kw DPR. Jadi, ada dukungan (ganguan) parlemen yang menjadi variabel hubungan bauran fiskal (pemerintah) dengan otoritas moneter.

Jadi, TPID adalah pilihan cerdas untuk membongkar visi dan strategi kepala negara terkait dukungan politik di fungsi koordonatif dengan Pemda dan otoritas moneter. Disitulah, sejak reformasi kita tidak efisien (biaya politik mahal) dan tidak efektif dalam mensinkronkan fokus nasional dan daerah.

Sayangnya, subtansi untuk melihat kapasitas Kepala Negara yang ekonomis terkait koordinasinya dengan Pemda dan Otoritas moneter kurang tergali dari keduanya.

nb: bicara TPID, salah satu toolsnya adalah pemantauan harga pangan. Dimana, perusahaan kami (BIG: Bejana Investidata Globalindo http://biginnovations.co/ ) mendapatkan kue untuk membangun beberapa aplikasinya dari BI untuk digunakan Pemda. Jadi, ya wajar kalau saya tau kepanjangan TPID

-yanuar Rizky, WNI biasa saja